Kegiatan tersebut berlangsung di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selasa (18/10/2022).

Dalam sambutan tertulis Pj Bupati yang diwakili Asisten I mengatakan Prevalensi Stunting adalah ancaman nyata bagi masa depan Indonesia, prevalensi Stunting tidak semata berdampak disektor kesehatan namun juga berdampak pada pertumbuhan penduduk serta perekonomian sosial, 

Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdata sebesar 22,1% yang menduduki peringkat ke - 4 dari 15 kabupate/kota,”ungkapnya

“Sebagai pondasi bagi kebijakan intervensi stunting didaerah Pemerintah Tubaba telah menetapkan instrumen hukum peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting,”

Serta Keputusan Bupati Tubaba No B. 207/III.2/HK/Tubaba/2022 tentang Tiyuh lokasi fokus Intervensi Penurunan Stunting tahun 2022 dan Keputusan Bupati Tubaba No B/70/II.09/HK/Tubaba/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Tubaba,” ungkapnya,

“Dengan ini menjadi dasar dalam menyelaraskan semua program kerja yang dapat mengakselerasi penurunan stunting di Kabupaten Tubaba kurang dari 14% pada tahun 2024 mendatang,”

Kemudian Pemerintah dan TP-PKK Kabupaten Tubaba telah bersinergi untuk menterjemahkan tataran kebijakan tersebut menjadi program-program kerja nyata sampai tingkat Tiyuh dan Desa diantaranya, Program Siger Dashat, Program Nenemo Mandiri Pangan, Program Ceria atau Cegah Remaja dari Anemia serta Program Sabatin atau Smart Village,”jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Bidang 3 TP-PKK Provinsi Lampung yang mewakili Ketua TP-PKK Provinsi Lampung dalam sambutanya mengatakan Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental rendahnya kemampuan belajar dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes hipertensi hingga obesitas

meskipun berdasarkan data Indonesia capaian provinsi Lampung dalam penurunan stunting sudah cukup baik dari 26,26% pada tahun 2019 menjadi 18,5% pada tahun 2021 jadi masih di bawah nasional yaitu 24,4% akan tetapi masih dibutuhkan kerja keras kita semua, untuk mewujudkan Provinsi Lampung bebas

Hal itulah yang melatarbelakangi kunjungan kerja tim penggerak PKK pada hari ini yang dilaksanakan bersinergi dengan beberapa OPD di lingkungan Provinsi Lampung

“Kami menjadikan desa ramah perempuan dan peduli anak sekaligus desa konvergensi penanganan dan pencegahan stunting ini sebagai contoh ideal kelembagaan dan kegiatan minimal yang seyogyanya ada dalam suatu kelurahan sebagai unit pemerintah terkecil,”ungkapnya

“Saya berharap Tiyuh Gilang Makarta ini akan dapat menjadi tempat belajar sekaligus memotivasi desa atau kelurahan lain yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung”.